Realisasi APBD Kalteng 2025 Dirilis, Pendapatan Capai 66 Persen Data DJPK Kemenkeu

Dok : kemenkeu

kaltengpedia.com – Data terbaru dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 6 Desember 2025 merilis postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Laporan tersebut menampilkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah hingga Desember 2025.

Pendapatan Daerah Terealisasi 66,24 Persen

Total Pendapatan Daerah Kalteng tahun 2025 tercatat sebesar Rp9,32 triliun, dengan realisasi Rp6,17 triliun atau 66,24 persen.

Rinciannya sebagai berikut:

Bacaan Lainnya

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp4,68 triliun
    – Realisasi Rp2,31 triliun (49,49%)
    – Pajak Daerah terealisasi 49,58%
    – Retribusi Daerah mencapai 112,45% (melampaui target)
    – Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah: 56,99%
    – Lain-lain PAD yang Sah: 46,98%

  • Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): Rp4,29 triliun
    – Realisasi Rp3,43 triliun (80%)

  • Pendapatan Lainnya: realisasi 122,91%
    – Termasuk hibah dengan realisasi 569,40% dan penerimaan lainnya 121,23%

Belanja Daerah Baru 53,29 Persen

Dari total Belanja Daerah sebesar Rp10,22 triliun, realisasinya baru mencapai Rp5,44 triliun atau 53,29 persen.

Komponen belanja:

  • Belanja Pegawai: 68,54%

  • Belanja Barang dan Jasa: 50,97%

  • Belanja Modal: 49,77%

  • Belanja Hibah: 40,52%

  • Belanja Lain-lain:
    – Belanja Bagi Hasil: 58,12%
    – Bantuan Keuangan: 24,46%
    – Belanja Bunga: 39,46%
    – Belanja Subsidi mencapai 100,88%
    – Belanja Tidak Terduga (BTT) sangat rendah, hanya 1,93%
    – Belanja Bantuan Sosial (Bansos) belum terealisasi (0%)

Pembiayaan Daerah

Pada sisi pembiayaan:

  • Penerimaan Pembiayaan Daerah dari SILPA tahun sebelumnya tercatat Rp900 miliar, dengan realisasi Rp366,68 miliar (40,74%)

  • Tidak ada pinjaman daerah maupun pengeluaran pembiayaan yang direalisasikan.

Data DJPK menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kalteng cenderung progresif, terutama karena tingginya realisasi TKDD dari pemerintah pusat. Namun, realisasi belanja masih tergolong rendah pada sejumlah sektor strategis seperti bansos, BTT, dan bantuan keuangan, sehingga dibutuhkan percepatan agar target pembangunan 2025 dapat dicapai sesuai rencana.

Pos terkait