Kaltengpedia – Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya terus menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas aparatur sipil negara. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan setiap penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Perjalanan dinas tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif, tetapi harus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Dalam ketentuannya, perjalanan dinas wajib memperhatikan ketersediaan anggaran serta kesesuaian dengan pencapaian target kinerja perangkat daerah. Selain itu, prinsip efisiensi menjadi salah satu poin utama dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap pelaksanaan perjalanan dinas harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan. Langkah ini dilakukan guna menghindari pemborosan anggaran serta memperkuat pengawasan internal pemerintahan.
Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Penguatan regulasi perjalanan dinas dinilai penting agar belanja daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program pembangunan prioritas.
Di sisi lain, isu perjalanan dinas juga kerap menjadi perhatian publik terkait efektivitas penggunaan anggaran pemerintahan. Dalam berbagai diskusi masyarakat, transparansi dan pengawasan perjalanan dinas dinilai menjadi hal penting agar penggunaan anggaran tetap sesuai kebutuhan dan kepentingan pelayanan publik.
Pemkot Palangka Raya berharap penerapan pedoman baru tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan aparatur dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
