kaltengpedia.com – Pangkalan Bun – Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dalam beberapa waktu terakhir mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite.
Selain membuat warga harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM, antrean yang terjadi juga berdampak pada masyarakat yang mengandalkan kendaraan untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, harga BBM eceran di sejumlah tempat disebut semakin tinggi sehingga menjadi keluhan bagi warga yang membutuhkan bahan bakar secara cepat.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat bersama Satgas BBM kini memperketat pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan setelah digelarnya rapat koordinasi yang melibatkan Pemkab Kobar, Polres Kobar, serta perwakilan Pertamina di Kumai.
Bupati Kotawaringin Barat menyampaikan, lonjakan antrean yang terjadi sejak Juli hingga Agustus tidak terlepas dari perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagian pengguna disebut beralih dari Pertamax ke Pertalite setelah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Peralihan tersebut menyebabkan kebutuhan Pertalite meningkat dan berdampak pada panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Namun, persoalan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan tingginya permintaan masyarakat.
Pemerintah juga menemukan indikasi adanya kendaraan yang menggunakan lebih dari satu barcode dalam melakukan pembelian BBM bersubsidi. BBM yang diperoleh melalui pembelian tersebut diduga tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan kendaraan, melainkan berpotensi diperjualbelikan kembali secara eceran.
Praktik tersebut dinilai dapat memperparah antrean dan merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi dan pembelian BBM terus diperketat.
Pemerintah daerah bersama unsur terkait diharapkan dapat memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran. Selain pengawasan terhadap penggunaan barcode, stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi juga menjadi faktor penting untuk mengurangi antrean panjang yang terus dikeluhkan masyarakat.
Masyarakat pun berharap langkah penertiban yang dilakukan Satgas BBM Kobar dapat memberikan dampak nyata di lapangan, sehingga antrean dapat berkurang dan harga BBM eceran tidak semakin membebani warga.
