kaltengpedia.com – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian sebagai bagian dari upaya mendukung Program Swasembada Pangan Nasional. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pertanian yang dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mewakili Gubernur Agustiar Sabran di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (6/8/2026).
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur, disampaikan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi besar sebagai daerah penyangga ketahanan pangan nasional. Hingga saat ini, pengembangan lahan cetak sawah di provinsi tersebut telah mencapai sekitar 26,4 ribu hektare, sehingga diperlukan dukungan sumber daya manusia yang mampu mengelola pertanian secara produktif, modern, dan berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung Program Swasembada Pangan Nasional sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Investasi terbaik bukan hanya membangun lahan pertanian, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang kompeten,” ujar Edy Pratowo.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Akademi Komunitas Muhammadiyah Palangka Raya menyelenggarakan Program Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma I Bidang Pertanian yang menjadi bagian dari Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).
Program tersebut dirancang dengan sistem pembelajaran 70 persen praktik dan 30 persen teori, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan mengoperasikan alat dan mesin pertanian modern, termasuk teknologi pertanian berbasis mekanisasi dan kewirausahaan.
Meski demikian, hingga 5 Agustus 2026 jumlah pendaftar calon Taruna Tani baru mencapai 25 orang atau sekitar 14 persen dari target yang telah ditetapkan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat sosialisasi serta menjaring lebih banyak calon peserta agar program tersebut dapat berjalan optimal.
“Pendidikan ini tidak dipungut biaya. Peserta akan memperoleh pembelajaran, praktik lapangan, hingga kesempatan menerima insentif sehingga dapat fokus mengikuti pendidikan dan menjadi petani muda yang profesional,” kata Edy.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, menyatakan Kalimantan Tengah memiliki posisi strategis dalam program optimalisasi lahan dan cetak sawah nasional. Oleh karena itu, generasi muda didorong bergabung dalam Brigade Pangan guna memperkuat regenerasi petani berbasis teknologi modern.
Menurut Idha, lulusan Program Diploma I Bidang Pertanian dipersiapkan menjadi tenaga kerja terampil maupun wirausahawan muda di sektor pertanian melalui pembelajaran yang menitikberatkan pada praktik lapangan.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menjelaskan Program Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma I Bidang Pertanian merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kartu Huma Betang Sejahtera. Program ini mendukung pengembangan lahan cetak sawah seluas 26.437 hektare, peningkatan kompetensi SDM pertanian, serta pemberdayaan ekonomi melalui Brigade Pangan yang dikelola petani milenial.
Saat ini, pendaftaran Calon Taruna Tani Huma Betang Gelombang I masih dibuka dengan kuota 178 peserta. Program tersebut diperuntukkan bagi penerima manfaat Kartu Huma Betang Sejahtera serta masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya yang tinggal di kawasan sekitar hutan. Proses pendidikan berlangsung selama satu tahun di Akademi Komunitas Muhammadiyah Palangka Raya dan Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, dengan dukungan pendanaan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pelaksanaan pendidikan vokasi pertanian sehingga mampu melahirkan petani muda yang unggul, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.
